masukkan script iklan disini
MEDAN | Strateginews — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan langkah konkret untuk menekan tingginya harga beras di pasaran.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, memastikan sekitar 15.700 ton beras murah segera digelontorkan lewat operasi pasar serentak di seluruh kabupaten/kota.
Langkah ini diambil menyusul terus meroketnya harga beras yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Dengan operasi pasar, diharapkan harga beras bisa kembali normal dan lebih terjangkau.
“Sebagai gambaran umum, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100 per kilogram. Kita sudah MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini,” kata Bobby dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro bersama BPS dan Bulog, dalam keteranganya, Jumat (22/8).
Menurut Bobby, operasi pasar ini akan dilakukan secara serentak dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Skemanya, setiap daerah bisa menyalurkan sekitar 500 ton beras. Dengan begitu, penyaluran akan lebih cepat dan menyentuh masyarakat di berbagai titik.
“Kalau masing-masing ambil 500 ton, operasi pasar bisa langsung jalan. Tinggal teknisnya, Pemkab atau Pemko membuat MoU dengan Bulog,” jelasnya.
Meski Sumut merupakan salah satu daerah penghasil beras, kenyataannya sebagian besar produksi justru disalurkan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Hal inilah yang memicu kelangkaan pasokan di daerah sendiri, sehingga harga menjadi tinggi.
“Banyak komoditi yang naik, padahal hasil produksinya dari Sumut. Karena distribusinya ke luar, kita jadi kekurangan,” ungkap Bobby.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menyebutkan pihaknya siap mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan dukungan Pemprov dan Pemkab/Pemko, target penyaluran 600 ton per hari diyakini bisau terealisasi.
Penyaluran dilakukan lewat berbagai jalur, mulai dari pasar rakyat, koperasi desa, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN sektor pangan, hingga ritel modern.
“Dengan memperluas jaringan distribusi, harga bisa lebih cepat stabil,” tegas Budi.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa intervensi harga beras akan semakin tepat sasaran berkat adanya basis data terpadu (DTSEN). Data ini memuat informasi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga distribusi bantuan pangan dan operasi pasar bisa lebih akurat.
“Dengan DTSEN, program pemerintah jadi tepat sasaran, efektif, dan akuntabel,” ujar Amalia. (Irham)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar